REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Proyek e-KTP terhadang sejumlah kendala. Hal ini diakui Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR.

"Kendala yang dihadapi khususnya dalam pendistribusian perangkat dan pemasangan jaringan," katanya, Senin (19/9). "Selain itu, keterbatasan transportasi di daerah kepulauan, tertunda atau terhentinya pendistribusian pada waktu libur panjang lebaran Idul Fitri."

Tak hanya itu, lanjut Gamawan, banyaknya KTP ganda juga menjadi kendala. Pada posisi 31 Desember 2010, jumlah data ganda yang ditemukan adalah sebanyak 7 juta. Akan tetapi sejak 1 Januari 2011 jaringan komunikasi data sudah terputus. Dampaknya, jumlah data ganda diperkirakan sudah meningkat menjadi 9 juta jiwa.

Sejauh ini, DKI Jakarta sebagai daerah proyek percontohan sudah mulai diterapkan. Saat ini, Jakarta sedang dalam proses perekaman sidik jari, pemindaian retina, pas foto, dan tanda tangan.

Bahkan pemprov DKI Jakarta meminta bantuan ke Kemendagri agar pelayanan diperbanyak. Seharusnya, pelayanan hanya 44 titik pelayanan di tingkat kecamatan, diperbanyak menjadi 267 titik pelayanan hingga tingkat kelurahan. "Sampai saat ini, di semua kelurahan sudah terpasang perangkat dan jaringan komunikasi data sehingga sudah dapat melakukan pelayanan," katanya.

Sedangkan untuk di luar Provinsi DKI Jakarta, masih penyelesaian pendistribusian perangkat, instalasi, dan pemasangan jaringan komunikasi data. Berdasarkan data Kemendagri sampai tanggal 18 September 2011, perangkat yang sudah didistribusikan dan sampai di kecamatan sejumlah 2.304 kecamatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika