REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, menyebutkan resuffle kabinet seperti yang seperti banyak didengung-dengungkan kalangan istana, diakui memang sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

Bahkan disebutkan, resuffle ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak setahun lalu. Karena itu, dia berharap isu resuffle yang berhembus keras saat ini, tidak berakhir seperti tahun lalu yang hanya berhenti pada tataran wacana saja.

''Resuffle kabinet itu memang hak prerogatif presiden. Namun secara pribadi, saya menilai resuffle tersebut memang sudah mendesak untuk dilaksanakan. Bahkan seharusnya, resufle sudah dilaksanakan setahun lalu,'' jelas Din, di sela acara peresmian gedung-gedung di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Senin (19/9).

Dia menyebutkan, ketika isu resuffle pertama berhembus, sebenarnya sudah terlihat bahwa kinerja beberapa menteri di kabinet terlihat buruk. Namun kenyataannya, resufle tidak jadi dilaksanakan. "Mungkin karena pertimbangan menjaga citra,'' ujarnya.

Namun untuk kondisi saat ini, Din menilai, seharusnya kebijakan presiden me-resuffle sejumlah menteri, tidak perlu lagi dipertimbangkan terlalu lama. Hal ini karena isu sejumlah anggota kabinet yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dan berbagai persoalan lain, sudah sedemikian kuat. Kalau dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan akan makin terus menurun.

''Untuk me-resuffle beberapa menteri ini, Presiden tak perlu harus menggunakan "presumption of innocent" atau asas praduga tak bersalah. Kabinet itu kan dinilai berdasarkan kinerja. Karena itu resuffle seharusnya sudah bisa dilakukan, cukup dengan nilai kinerja seorang menteri. Bukan menunggu sampai seorang menteri tersandung masalah hukum,'' katanya.

Dalam penilaiannya, selain isu persoalan hukum yang saat ini melingkupi beberapa menteri, kinerja kabinet dalam tataran eksekusi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan presiden, dinilainya sangat lemah. Seringkali, kebijakan yang seharusnya baik dan bermanfaat bagi masyarakat, akhirnya hanya berhenti di tingkat tataran dan tak ada pelaksanaannya.

Karena itu, jika presiden nantinya benar-benar melakukan resuffle, Din berharap pengganti anggota kabinet yang ditunjuk harus benar-benar berasal dari kalangan yang profesional. "Profesional dalam arti memiliki kemampuan teknis, memiliki visi ke depan, sekaligus juga memiliki jiwa kepemimpinan dan organisatoris yang kuat," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika