REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan rencana pelaksanaan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II sama sekali tidak berkaitan dengan bargaining atau tawar-menawar politik.
"Tidak ada kaitan dengan bargaining politik sepanjang yang saya ketahui. Saya tidak melihat itu. Kalaupun ada reshuffle kabinet itu semata-mata untuk mengefektifkan pemerintahan (yang) menyangkut kompetensi dan kapasitas kementerian," kata Hatta saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/9).
Menurutnya, terkait rencana perombakan di kalangan menteri KIB Jilid II, hanya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengetahui. Sebagai Menko Perekonomian yang membawahi kementerian bidang perekonomian, Hatta, menegaskan dirinya tidak bisa menilai kinerja menteri-menteri di bawahnya.
Tetapi, kata dia, sebagai Menko Perekonomian dirinya mengharapkan para menteri yang berada di bawahnya bekerja dengan baik. "Yang menilai itu presiden. Dan presiden mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, seperti media, akademis dan lainnya," tutur Hatta.
Jika benar adanya reshuffle kabinet, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Disampaikannnya jika memang pada akhirnya reshuffle kabinet dilaksanakan maka biarkanlah hal itu terjadi. "Toh kita juga mengharapkan yang terbaik dan itu hanya presiden yang mengetahui," lugas calon besan SBY ini.
Sementara itu, ketika dimintai tanggapan bahwa menteri-menteri dari PAN dikabarkan tidak akan terkena reshuffle, Hatta, pun menjawab sambil berseloroh. "Hahahaha.. harus percaya itu," kata Menteri ESDM Ad interim ini.
Isu reshuffle kabinet terus berhembus kencang belakangan ini. Dikabarkan reshuffle kabinet akan dilakukan SBY pada bulan depan. Salah satu menteri yang santer dikabarkan akan terkena reshuffle adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh. Menteri dari Partai Demokrat ini dianggap tengah menurun kinerjanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika