REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi tidak membahas secara khusus masalah reshuffle kabinet. Perombakan kabinet sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.

Demikian dikatakan oleh politisi senior Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok, kepada Republika, Ahad (18/9). "Reshuffle tidak pernah masuk Setgab. Reshuffle itu hak preogratif presiden, tidak mungin masuk Setgab," ujarnya

Namun, lanjut Mubarok, bukan berarti Presiden tidak peduli dengan Setgab. Presiden akan memanggil anggota Setgab yang menterinya diganti. Hanya saja sampai saat ini belum ada pemannggilan itu.

Menurut Mubarok, perombakan kabinet harus dilakukan secara menyeluruh. Sehingga tidak tambal sulam. Menteri yang tidak memiliki kinerja baik diganti dengan yang lebih mampu. Menteri dari kalangan profesional diperbanyak,sehingga menuju ke kabinet ahli. "Kurangi akomodasi politik," tegas Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Saat ini, kata Mubarok, merupakan waktu yang tepat buat Presiden melakukan reshuffle mengingat sisa masa pemerintahan yang tinggal tiga tahun lagi. Dengan pergantian saat ini diharapkan Pemerintahan akan lebih baik lagi. Publik sudah jenuh  dengan kasus pemberitaan korupsi.

Sekedar catatan, sejumlah nama menteri yang akan di-reshuffle telah mencuat. Beberapa nama di antaranya Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika