REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kepastian perombakan kabinet yang akan dilakukan Oktober mendatang membuat partai-partai bersiap untuk kemungkinan dipilih ataupun dicopot kadernya yang kini menduduki jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Tetapi Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, mengingatkan hak prerogatif Presiden SBY untuk merombak kabinetnya itu tidak dilakukan atas faktor emosional semata.

"Jikapun reshuffle dilakukan, itu harus didasarkan atas ukuran yang jelas. Jangan karena like and dislike," kata Romy kepada Republika, Ahad (18/9).

Kepastian akan terjadi reshuffle kabinet telah disampaikan oleh Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, di Istana beberapa waktu lalu. Reshuffle dilakukan bertepatan dengan tahun ketiga masa pemerintahan SBY yang memulai untuk keterpilihan kedua kalinya pada Obtober 2009.

Perombakan kabinet, lanjut Romy, harus didasari oleh kebutuhan Presiden dan bukan atas tekanan kelompok kepentingan. "Persoalannya harus diidentifikasi oleh Presiden. Siapa yang bertanggung jawab terhadap rendahnya serapan anggaran, seluruh menterikah atau menteri tertentu?" tanya Romy yang duduk di Komisi IV DPR RI.

Romy mempercayai bahwa reshuffle kabinet merupakan pisau bermata dua. Pertama adalah untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap sebuah rezim. "Kenyataannya hari ini tingkat kepercayaan kepada pemerintah sudah menurun dibandingkan dengan ketika pertama kali dibentuk. Sehingga, kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan itu menjadi sahih."

Kedua, katanya, adalah untuk meningkatkan kinerja kabinet. Karena, evaluasi UKP4 atas kontrak kinerja kementerian menghasilkan rapor biru dan merah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika