REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Isu reshuffle didukung oleh Partai Demokrat (PD). Wakil Sekjen PD, Saan Mustopa, mengatakan partai tidak dalam posisi meminta atau mendorong reshuffle tersebut.

Tetapi jika kesempatan selama dua tahun menduduki jabatan di kementerian tidak bisa dimanfaatkan dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik, maka reshuffle menjadi pilihan tak terelakkan. "Menteri yang sudah diberikan kesempatan itu tidak juga bisa memberikan kinerja yang maksimal, dan daripada menjadi beban tidak ada salahnya dan bisa diganti," katanya saat dihubungi, Jumat (16/9).

Menurutnya, reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogratif presiden. Tetapi presiden pun punya catatan hasil evaluasi yang dilakukan oleh UKP4. Hasil dari situlah yang nantinya akan menjadi penilaian bagi presiden untuk memutuskan langkah selanjutnya. Karena selama ini ada menteri-menteri yang setelah evaluasi, kinerjanya kurang bagus.

Sampai saat ini, ia sendiri belum tahu apakah reshuffle itu benar-benar akan dilakukan. Termasuk apakah dua menteri yang diduga tersangkut kasus korupsi akan digeser dari jabatannya. "Bukan karena kasuslah, tapi kinerjanya baik atau tidak. Masa kalau kinerjanya tidak baik dibiarkan terus, kan sayang tiga tahun ke depan," kata Saan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika