REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tanda-tanda akan adanya reshuffle kabinet dinilai akan terjadi. Tetapi, fungsionaris dari PDIP, Pramono Anung beranggapan sisa waktu tiga tahun bagi kepemimpinan SBY akan menjadi ujian dan dianggap tidak cukup untuk memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan dengan upaya tersebut.
"Tiga tahun ke depan bukan waktu yang panjang dan cukup untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik," katanya, Jumat (16/9). Ia pun menolak jika untuk persoalan reshuffle harus membicarakan dengan ketua umum partai tertentu. Karena, untuk reshuffle itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Berdasarkan pengalaman, semakin berkonsultasi dengan ketua umum, akan semakin tidak jadi dan tarik menarik kekuatan politik," katanya Wakil Ketua DPR ini.
Menurutnya, jika presiden benar-benar akan merealisasikan hal tersebut, maka sebaiknya dilakukan berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang bersangkutan. Dalam artian tidak menyakut pada keberadaan partai tertentu.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta agar jika ada perubahan susunan kabinet terutama menteri dari Partai Golkar, Presiden sebaiknya berbicara dulu dengan Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie.
Ia sendiri tidak mau menyebutkan apakah menteri dari Partai Golkar akan digeser, dikurangi, atau bahkan ditambah komposisinya dalam kabinet tersebut. Tetapi, ia menyakini perubahan kabinet itu pun akan ada.
Menurutnya, jika akan ada perombakan, maka momentum saat ini harus dimanfaatkan. "Jika hari-hari ini atau bulan-bulan ini tidak dilakukan reshuffle, semua serba terlambat dan saya menyarankan tidak perlu ada reshuffle sampai akhir masa jabatan beliau," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
