REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menjelaskan, partainya tidak akan mencampuri kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana reshuffle kabinet. Hal itu dikemukakannya sebagai tanggapan munculnya wacana reshuffle menteri akibat adanya menteri yang kinerjanya memble dan tersangkut kasus hukum.

"Jadi kami DPP Demokrat, menghormati bapak Presiden. Itu adalah hak preogratif Presiden," ujar Ruhut di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (16/9).

Ruhut menghimbau kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 untuk bekerja sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab penuh atas apa yang diperbuatnya. Ruhut merujuk pada beberapa menteri yang diduga terlibat korupsi dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagi yang diberikan kepercayaan bekerjalah yang baik," saran anggota Komisi III DPR tersebut. Menteri harus berani bertanggung jawab dan profesional dengan apa yang diperbuatnya. Sehingga jangan lari ke Presiden ketika tersangkut kasus hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika