REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bahwa lembaganya tidak pernah diminta keterlibatannya terkait pengawasan anggaran terhadap DPR RI. Sekalipun hingga kini belum ada satu pun undangan dari Badan Anggaran DPR, Ketua KPK Busyro Muqqodas KPK menyatakan siap hadir sebagai pengawas dalam setiap kegiatan Banggar.

"Sepertinya belum ada (undangan)," ujar Busyro usai melakukan focus group discussion (FGD) dengan Fraksi Hanura di Ruang Hanura, Gedung DPR RI, Jumat (16/9).

Busyro langsung turun langsung untuk mendengarkan pendapat seluruh fraksi tentang rencana kerja sama KPK-DPR. Hanura menjadi fraksi kelima yang didatangi Busyro.

Banggar DPR merupakan alat kelengkapan DPR yang menjadi mitra kementerian-lembaga dalam menentukan kebijakan fiskal dan prioritas anggaran yang dijadikan acuan dalam menyusun usulan anggaran. Banggar terus menjadi sorotan karena selalu disebut menyimpan mafia anggaran oleh setiap tersangka korupsi di proyek-proyek kementerian.

Saat ditanya apakah rencana kerja sama KPK-DPR menjadi alasan safari ke setiap fraksi, Busyro menjawab tidak. "Beda. Ini, kan program kerja sama,  Nanti kalau diajak (awasi Banggar) tentu kami datang," tambah Busyro.

Soal kerjasama dengan DPR, KPK berharap lembaga yang kini dipimpin Marzuki Alie ini dapat lebih mencerminkan lembaga yang menjadi isolator yang bersinergi dengan program KPK, terutama pencegahan korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika