REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Taufik Kurniawan, menegaskan demi menghindari munculnya kasus-kasus terkait penggunaan anggaran maka berbagai pembahasan yang terkait dengan uang rakyat harus dilakukan secara transparan.
"Janganlah kalau memutuskan soal uang rakyat seolah-olah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena lambat laun pasti akan ketahuan," kata Taufik pada diskusi "Tuntaskan Kasus Suap Kemenakertrans," di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).
Lebih lanjut Taufik meminta masyarakat agar tidak menyamaratakan semua anggota dewan jelek. Kasus suap di Kemenakertrans ataupun kasus di Kemenpora tidak bisa menjadi pembenaran bahwa semua anggota dewan jelek.
"Janganlah terus disamaratakan. Yang terpenting untuk persoalan ini adalah transparansi. Semuanya, harus ditransparansikan," katanya.
Karena itu, tambahnya, untuk antisipasi agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini, maka semua harus dikembalikan dalam proses yang ada dan dilakukan secara transparan.
"Jadi kembalikan pada niat yang ada. Kalau niatnya tidak tulus akan selalu merasa kurang terus menerus. Kalau niatnya untuk mengemban amanah pasti akan baik jalannya," kata Taufik.
Kasus Sesmenpora maupun Kemenakertrans, tambahnya, bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
Ia juga mengusulkan sebaiknya setiap permasalahan yang menyangkut mitra kerja di tiap komisi bisa diselesaikan oleh komisi itu sendiri. Misalnya, kalau kasus Kemenakertrans, maka diselesaikan saja lewat panja.
"Karena komisi lebih mengerti mitra kerjanya. Tetapi jika memang pimpinan di Komisi IX sudah menyepakati untuk membentuk pansus dan meminta komisi lain untuk ikut campur, saya selaku pimpinan DPR bidang kesra ikut mendukungnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika