REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memprediksi sejak awal program KTP elektronik (e-KTP) diluncurkan pasti menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal itu terkait dengan besarnya proyek tersebut senilai Rp 5,9 triliun yang rawan mendapat sorotan publik.

Menyadari itu, pihaknya sudah mengantisipasinya dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparancy International Indonesia (TII), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam proses prakualifikasi tender. Semua saran institusi tersebut, termasuk saran KPK untuk menggelar lelang elektronik, klaim Gamawan, sudah dilakukannya.

Karena itu, ketika semua prosedur pelaksanaan e-KTP terpenuhi dan sesuai prosedur masih dipertanyakan, ia menilai hal itu lebih sebagai upaya pihak-pihak yang tidak ingin proyek tersebut berhasil. "Inilah kinerja mafia-mafia di Republik ini yang coba mempermainkan proyek ini," tuding Gamawan saat pertemuan dengan jajaran pemimpin redaksi media di kantor Kemendagri, Rabu (14/9) malam. 

Atas dasar itu, pihaknya tidak mau disetir dan menuruti keingingan pihak-pihak tertentu yang ingin agar pelaksanaan e-KTP gagal. Pihaknya juga menyentil laporan konsorsium tender yang kalah dalam proses lelang terhadap dua pejabat Kemendagri sebagai langkah konyol. 

Pasalnya sejak awal pihaknya sudah melibatkan Mabes Polri dan semua rekomendasi sudah dijalankan. Karena itu, Gamawan menyebut laporan kepada Polda Metro Jaya sebagai ulah mafia tender yang ingin mencederai integritasnya. "Itu laporan kesiangan. Ini rekayasa. Mereka ingin merusak nama baik saya," jelas Gamawan.

Terkait enam rekomendasi KPK, Gamawan menyatakan sejak pertemuan dengan pimpinan KPK pada Januari lalu, lima rekomendasi itu sudah dijalankannya. Jadi tidak ada permainan dalam proyek e-KTP sebab hingga kini negara belum mengeluarkan dana sepeserpun untuk membiayai proyek yang diselenggarakan di 197 kabupaten/kota yang mencakup 50 juta penduduk pada tahun ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika