REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program e-KTP yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diragukan bisa selesai tepat waktu, yakni 2012.

Anggota Komisi II dari fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, mengatakan indikator daerah untuk melihat keberhasilan program e-KTP pun belum menunjukkan hasil yang maksimal. "DKI Jakarta dan Depok, Jawa Barat yang terbilang daerah yang paling dekat dengan kekuasaan, kesiapan SDM, dan secara terirorial lebih mudah berkoordinasi saja, pelaksaan e-KTP malah molor," katanya saat ditemui di ruangannya, Senin (12/9).

Ia lalu mempertanyakan keberhasilan pelaksanaan program itu di daerah yang medannya lebih sulit daripada DKI Jakarta dan Depok, Jawa Barat. "Kalau dilihat secara kasar, jadwal yang ada tidak akan mampu diselesaikan. Saya pesimis total seluruh kabupaten/kota dengan e-KTP terwujud di 2012," ujarnya.

Karena itu pula, permintaan Kemendagri untuk menambah anggaran bagi program tersebut dianggapnya belum perlu dilakukan dan tidak relevan. "Penyerapannnya saja masih sedikit, sudah ngomong penambahan program," sindirnya.

Ia menilai penambahan anggaran pada program ini akan lebih relevan jika dilakukan pada 2012, pada APBN Perubahan. Karena dana yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp 5 triliun dan masih belum seluruhnya terukur realisasinya. "Penambahan anggaran ini belum relevan karena program belum jalan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika