REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Pasca lebaran, jumlah pendatang atau laju urbanisasi di Kota Surabaya diprediksi bakal meningkat. Aparat pemerintah kota (Pemkot) dinilai turut menaikkan laju urbanisasi lantaran tidak tegas menangani pendatang.
"Begitu mudah warga luar kota masuk ke Surabaya karena lemahnya kontrol dari aparat Pemkot," ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Agus Santoso, Ahad (28/8).
Untuk membatasi pendatang, Kota Surabaya sebenarnya telah memiliki peraturan daerah (Perda) No. 3/2011 tentang Administrasi Kependudukan. Sayangnya, Agus menilai aparat Pemkot dari kelurahan hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih tidak tegas dalam menyaring warga yang masuk. "Mereka lebih memilih mengambil gampangnya saja, apalagi kalau ada uang imbalan," ujarnya.
Agus mengakui urbanisasi merupakan masalah lama. Tetapi, masalah itu belum dapat diatasi Pemkot Surabaya. "Kalau tidak ada kemauan keras dari aparat Pemkot, permasalahan urbanisasi tidak akan hilang dari Surabaya," ungkapnya.
Sosiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan secara periodik urbanisasi meningkatkan jumlah pertumbuhan penduduk. Masalah itu tidak bisa diimbangi pemerintah dengan menyediakan pemukiman dan layanan umum yang layak. "Pemerintah terlambat dalam mengantisipasi ledakan penduduk di perkotaan," ujarnya.
Solusi yang dinilai efektif untuk pemukiman warga kota harus dibangun secara vertikal karena lahan yang makin sempit. Salah satu pilihannya adalah dengan membangun rumah susun sewa. "Urbanisasi tidak dapat dihentikan, sejauh ini pemerintah belum memiliki solusi secara menyeluruh," kata Bagong.
Menurut Bagong, persoalan urbanisasi tidak hanya bisa diselesaikan di bagian hilir. Pemerintah perlu memikirkan atas akar permasalahan urbanisasi. Salah satu solusi untuk mengatasi akar masalah itu yakni menghidupkan industri padat karya di daerah pemasok warga saat musim urbanisasi.
"Jika yang tumbuh itu industri padat karya urbanisasi bisa direm, tetapi kalau industri padat modal itu tidak akan berpengaruh terhadap perubahan hidup masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika