REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mayoritas parpol tampaknya menyambut baik ide yang dilontarkan PDIP mengenai peningkatan dana parpol. Semula parpol mendapatkan dana Rp 108 per suara yang diperoleh. Tetapi diusulkan ada penaikan hingga Rp 2.000 per suara yang diperoleh tiap parpol. Dana tersebut dibebankan dari APBN.
Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, menyetujui kenaikan tersebut. "Dalam pengertian harus ada pembiayaan parpol secara terintegrasi. Jika tidak dinaikkan, dikhawatirkan parpol justru mencari cara lain yang malah tidak halal," katanya, Selasa (9/8).
Menurut Fahri, daftar halal uang partai harus dibuat. Hal ini akan menunjang dalam rangka mengembangkan parpol sebagai salah satu pilar demokrasi. Mengenai besarannya, ia mengaku masih harus dibahas. "Yang jelas kita mendukung adanya kejelasan tetang tata cara mengatur keuangan partai supaya partai tidak terlibat dalam transaksi haram," katanya.
Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar, mengatakan permintaan kenaikan dana parpol bukanlah hal yang mengada-ada. "PPP sependapat. Tidak terlalu ekstrem jika dalam hal yang wajar untuk kaitan pembiayaan parpol," ujarnya.
Sebab dalam konteks pembangunan khususnya di bidang politik, termasuk membutuhkan dana yang besar dan mahal. Selama ini, diakuinya biaya parpol ditanggung beramai-ramai tetapi hasilnya tidak maksimal. "Program kita banyak yang terkendala karena dana. Contohnya kaderisasi," kata Hasrul.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB, Hanif Dhakiri, mengatakan peningkatan dana parpol sangat tergantung pada kemampuan negara dalam membiayai parpol. "Secara prinsip sih setuju, tapi lihat waktunya," kata Hanif.
Tetapi pada saat yang sama, parpol pun harus menunjukkan kinerja yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. "Jumlah bantuan negara kepada parpol masih jauh dari harapan. Negara harus memberikan pendanaan dan parpol harus menunjukkan kinerja yang lebih baik," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
