REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan, Provinsi Papua harus diperlakukan secara khusus dan istimewa.

"Kalau Papua kan sebagai daerah istimewa, tentu diperlakukan istimewa, perlakuannya memang harus spesifik dan menyesuaikan kondisi di sana," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mohammad Jafar Hafsah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/8).

Ia juga meminta kepada semua pihak, partai politik agar mampu menciptakan iklim kondusif di Papua. "Oleh karena itu, kita semua, partai-partai politik terutama menuju pilkada-pilkada, tentunya harus menciptakan iklim yang kondusif dan jangan membuat manuver yang memungkinkan terjadinya gejolak," ujar Jafar.

Menurut dia, ada hal-hal yang biasa terjadi di provinsi lain, namun tidak akan sama dengan Papua. "Terkadang hal yang tidak apa-apa di provinsi lain tapi bagi Papua sangat peka," tambahnya.

Perlakuan khusus yang bisa diberikan kepada Papua misalnya partai politik dalam mencalonkan Bupati agar tidak memaksakan kehendak. "Tidak mengajukan calon-calon yang menimbulkan konflik," ujar Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Terkait munculnya wacana referendum di Papua, Jafar menyatakan, pemerintah harus mempelajari dan memahami dengan baik hal tersebut.

"Sehingga dapat diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Referendum itu tidak dibenarkan karena Provinsi Papua itu bagian dari NKRI dan itu sudah final," tegas Jafar.

Ia juga mengimbau kepada LSM baik dalam ataupun luar negeri, tokoh masyarakat, partai politik untuk lebih konstruktif menangani masalah Papua.

Pihak keamanan juga diharapkan selalu mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya gejolak.

"Negara asing yang selalu bicarakan soal Papua jangan pernah lagi membicarakan Papua. Diplomasi kita harus kuat dan perlu komunikasi yang aktif dengan pihak luar negeri," ujar Jafar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika