REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pernyataan ketua DPR, Marzuki Alie untuk membubarkan KPK, dinilai sebagai pemikiran yang sesat. Menurut Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, untuk menjadikan KPK kuat dan independen, penguasa dan kekuatan politik harus berhenti mengkooptasi KPK.

"Praktik penegakan hukum yang terlalu tunduk pada dominasi kekuatan dan kehendak penguasa serta kekuatan politik menjadi penyebab utama kegagalan memerangi korupsi," katanya.

Jadi, lanjut dia, bukan KPK-nya yang dibubarkan, melainkan penguasa dan kekuatan politiklah yang harus berhenti mengintervensi KPK.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Marzuki Ali mendukung pembubaran KPK jika tidak ada lagi orang kredibel yang mampu memimpin lembaga pemberantasan korupsi itu. Marzuki pun mendesak Chandra Hamzah dkk yang melakukan pertemuan dengan M Nazruddin untuk dinonaktifkan.

"Dari segi etika tidak etis (bertemu Nazaruddin). Sementara sebaiknya non aktif dulu, lah kalau Chandra mengakui pertemuan itu," ujar Marzuki usai melaksanakan salat Jumat di Komplek DPR RI, Jumat (29/7).

Pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Direktur Penindakan Ade Raharja mengakui melakuka pertemuan dengan M Nazaruddin yang saat itu meminta keduanya menghentikan penyelidikan dugaan korupsi di dua proyek kementerian yang berbeda. Jika pertemuan ini benar, Marzuki menyatakan kekagetannya.

"Selama ini saya selalu berkomunikasi dengan mereka soal pemberantasan korupsi, tapi ternyata selama ini saya berbicara dengan orang yang nyatanya tidak kredibel," tandas Marzuki.

Dinonaktifkannya Chandra dkk. dilihat Marzuki sebagai cara agar KPK tidak tersandera oleh kepentingan. Marzuki mengingatkan KPK sebagai lembaga Ad hoc dibentuk dengan harapan tinggi untuk memberantas korupsi.

"Kalau KPK sebagai lembaga Ad hoc sudah tidak bisa dipercaya, buat apa didirikan, bubarkan saja," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika