REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengungkapkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi disebabkan adanya penggunaan dalam jumlah besar oleh industri. Namun Polri membantahnya karena kelangkaan tersebut terjadi karena adanya penimbunan secara ilegal.

"Kelangkaan BBM paling banyak karena adanya penimbunan secara ilegal," kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/7).

Anton menambahkan masalah kelangkaan BBM menjelang puasa dan lebaran pada tahun ini, telah dibahas dalam rapat Operasi Ketupat 2011 di Mabes Polri pada 25-26 Juli 2011 lalu. Dari hasil rapat tersebut, disepakati seluruh anggota kepolisian diperintahkan untuk turun ke lapangan untuk menjaga ketersediaan BBM.

Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Polri telah memetakan titik-titik rawan penimbunan BBM kerap terjadi di daerah-daerah perbatasan dengan negara lain seperti Malaysia. Pasalnya BBM bersubsidi yang harganya lebih murah dapat dijual dengan harga berlipat di luar negeri. Sehingga penimbunan tersebut dilakukan dalam jumlah besar dan kemudian dijual di luar negeri.

"Terutama di daerah-daerah perbatasan melalui darat maupun laut, itu yang rawan. Mereka kan bisa menjualnya ke luar negeri," ujarnya.

Polri pun memerintahkan agar ada anggota kepolisian menjaga setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar melakukan pengecekan terhadap orang yang orang-orang yang membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Hal itu juga untuk mencegah penggunaan BBM bersubsidi dari industri yang membutuhkan banyak bahan bakar untuk operasionalnya.

"Tidak boleh membeli BBM secara berlebihan, boleh tapi untuk diisi ke mobil tidak boleh memakai jerigen atau drum dalam jumlah besar," tegasnya.

Mengenai adanya oknum yang sengaja melakukan penimbunan, lanjutnya, akan dikenakan hukuman sesuai hukum. Jika ada  anggota kepolisian yang terlibat? "Itu penyalahgunaan wewenang. Kami akan kenakan sanksi disiplin juga," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika