REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wacana kongres luar biasa (KLB) muncul menjelang digelarnya rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Demokrat pada 23 hingga 24 Juli 2011, di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah perwakilan Partai Demokrat dari daerah sepakat untuk mencegah terjadinya KLB pada rakornas tersebut.
Sejumlah perwakilan Partai Demokrat dari daerah itu melakukan pertemuan di sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat satu hari menjelang pelaksanaan rakornas tersebut, Jumat (22/7). Mereka yang datang pada pertemuan itu berasal dari DPD dan DPC Sumatra Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.
Menurut Sekjen DPD DKI Jakarta, Irfan Gani yang hadir pada pertemuan itu, mengungkapkan hampir seluruh kader Partai Demokrat di daerah menolak wacana kongres luar biasa pada rakornas yang mengagendakan pergantian Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
"Kita pasti menentang jika ada kongres luar biasa karena Partai Demokrat tidak dalam anggaran dasar partai tidak mengenal istilah itu," kata Irfan kepada wartawan, Jumat (22/7).
Apalagi, lanjut Irfan, jika kongres luar biasa itu mengagendakan upaya pencopotan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum, maka elite pimpinan Partai Demokrat di daerah pasti menentang. Karena, elite pimpinan daerah menudukung sepenuhnya kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015 mendatang.
Menurutnya, segelintir pihak yang memunculkan wacana adanya KLB, harus kembali melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Mereka harus melakukan introspeksi terkait dengan pelontaran wacana tersebut. "Jangan sampai segelintir orang kader Partai Demokrat itu melanggar etika dan aturan partai," katanya.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatra Barat, Josrizal Zain menambahkan, seluruh kader Partai Demokrat di Sumatra Barat sudah solid dan komitmen untuk mengikuti rakornas sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak melakukan kongres luar biasa.
Arahan SBY yang sebenarnya dalam rakornas itu adalah untuk melakukan perbaikan kinerja partai. "Tentu rakornas ini untuk perbaikan diri bukan untuk pergantian ketua umum," katanya menegaskan.
Joserizal melanjutkan, pimpinan daerah masih membutuhkan kepemimpinan Anas Urbaningrum. Ia memiliki kapasitas yang layak untuk tetap menjalankan amanahnya memimpin partai hingga periodenya berakhir pada 2015 mendatang.
Seperti diketahui, dugaan tersangkutnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin membuat berbagai pemikiran di internal Partai Demokrat. Belakangan muncul wacana, internal Partai Demokrat akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada rakornas itu untuk menggantikan sosok Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Wacana ini marak di kalangan elite Partai Demokrat. Diduga, sejumlah elite Partai Demokrat yang punya hak suara dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu mulai bergerilya, mewacanakan Kongres Luar Biasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika