REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Handriyo Kusumo Priyo menyatakan bahwa Negeri Jiran itu membutuhkan ribuan TKI sektor formal. "Perlu upaya bersama mengopimalkan peluang ini dengan menempatkan TKI sebanyak-banyaknya," kata Handriyo di Makassar, Rabu (20/7), dalam jamuan makan malam bagi peserta Rapat Koordinasi dengan Perwakilan RI kawasan Asia Pasifik dan Amerika.
Hadir pada acara itu antara lain Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur H, Konsul Jenderal RI Penang Chilman Arisman, dan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan Herman Sembiring.
Dubes mengatakan pihaknya sedang mempercepat penyelesaian nota kesepahaman (MoU) "Mandatory Consular Notification" dan pembentukan MoU penempatan dan perlindungan tenaga kerja antar-Pemeritah RI dan Pemerintah Brunei Darussalam. Hal itu, katanya, telah mendapatkan dukungan positif Sultan Brunei dari hasil kunjungan Presiden RI di Brunei Darussalam pada 24 - 25 Pebruari 2011.
Beberapa waktu lalu, Handriyo menyebutkan terdata Brunei membutuhkan 2.018 tenaga kerja perminyakan di blok L dan blok M, tenaga seismik dan supervisor 5.500 orang, kru 350 orang, surveyor, "dynamite man" 460 orang, infrastruktur 37 orang, dan jalan tol Telisai tiga orang.
Selain itu, katanya, juga tengah didata kebutuhan tenaga kerja untuk pengembangan Bandara Brunei, juru rawat dan dokter. Data dari 51.391 WNI di Brunei yang tercatat hingga 28 Februari lalu, terdapat 1.041 TKI bidang perminyakan, 118 orang di bidang industri, 11 perawat, 231 orang di perkebunan, sopir kantor atau perusahaan 366 orang, 3.037 orang di bidang jasa, 924 profesional, dan 79 anak buah kapal.
Sedangkan jumlah TKI informal terdiri atas 16.525 penata laksana rumah tangga dan 3.562 sopir pribadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika