REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kekecewaan sejumlah anggota Setgab karena tak kunjung dibahasnya ambang batas atau parliamentary threshold (PT) di Setgab mengindikasikan adanya perpecahan. Terlebih lagi, pembahasan itu baru dilakukan saat keputusan mengenai besaran PT akan dibawa ke sidang paripurna, Selasa besok (19/7).

Salah satu yang mempertimbangkan keberadaan partainya di Setgab adalah PAN. Dalam diskusi 'UU Pemilu yang Jujur dan Adil', Ketua DPP PAN, Viva Yoga Muladi mengakan akan mengevaluasi keberadaan partainya dalam Setgab. "Akan kami sampaikan ke DPP PAN untuk usulkan dievaluasi keberadaan partai di Setgab," katanya, Senin (18/7).

Menurutnya, selama ini setgab tidak ada gunanya terutama di parlemen. Ia mengingatkan agar setiap partai tidak melebur ke dalam Partai Demokrat fans club. Sebab, masing-masing partai mempunyai ideologi sendiri.

Begitu pula dengan Ketua Fraksi PPP, Hazrul Azwar yang menyatakan sikap PPP akan sangat ditentukan dari pertemuan Setgab malam nanti, Senin (18/7) di Cikeas. "Kalau keluar dari Setgab, tergantung pertemuan nanti malam," katanya.

Sebelumnya, partai yang tergabung dalam koalisi sempat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi tak ada hasil yang berarti. Pada pekan lalu justru pertemuan terjadi antara Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP. Santer dikabarkan, pertemuan itu untuk menyepakati besaran PT akan dibawa ke angka 5 persen. Artinya, PD menyebrang dari usulan semula yang 4 persen menjadi 5 persen.

Menanggapi hal ini, Hasrul menyatakan kemungkinan perubahan itu masih bisa ada. "Itu kan pekan lalu, siapa tahu nanti malam berubah. Jangan terlalu cepat memprediksi, politik itu bisa berubah," katanya.

Sedangkan Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar pun menyesalkan tidak adanya hasil berarti dari pertemuan setgab sebelumnya. "Pertemuan ketua umum partai dan presiden belum menghasilkan sesuatu yang diharapkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika