REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah belum berniat mengeluarkan aturan untuk melarang PNS dan anggota DPR menggunakan BBM bersubsidi jenis Premium. Saat ini, aturan larangan itu masih bersifat usulan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pejabat negara sudah sepantasnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.

"Belum ada larangan," kata Hatta sebelum mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR tentang swasembada gula, Senin (18/7). Dia mengatakan, perlu ada gerakan penghematan dalam penggunaan BBM bersubsidi. Hatta mengingatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan gerakan penghematan.

Menurut Hatta, pemerintah pernah berhasil dalam melakukan penghematan energi. Hal itu dilakukan dengan instruksi pembatasan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan. Gerakan penghematan yang dilakukan pemerintah itu, kata Hatta, sudah bisa melakukan penghematan 10-30 persen. Gerakan itu akan dilakukan kembali.

Kenapa larangan PNS dan DPR pakai Premium tidak dituangkan dalam Peraturan Menteri? "Tungu aja," kata Hatta. Dia menegaskan, BBM harus tersedia di semua daerah, sehingga Pemda pun harus ikut menjaga kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan setiap provinsi. Menurut Hatta, Kementerian ESDM harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda dalam menjaga kuota masing-masing daerah.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi tahun ini akan membengkak dari 38,59 juta kiloliter menjadi 40,4 juta kiloliter. Selama Januari-Mei 2011, angka konsumsi Premium mencapai 9.992.136 kiloliter. Konsumsi premium di 2011 sudah mengalami kenaikan 7,46 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika