REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin tidak akan ada reshuffle kabinet. Sekretaris Kabinet Dipo Alam membantah spekulasi yang berkembang di luar, yang menyatakan Presiden berencana mengganti menterinya.
Hal itu terkait dengan pernyataan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi (UKP4R) Kuntoro Mangkusubroto, yang menyebut beberapa menteri mendapat rapor merah. Sebab pembantu presiden di kabinet itu hanya menjalankan 50 persen instruksi presiden.
Dipo mengatakan, tidak pernah terbersit pun dalam pikiran Presiden untuk mengganti menterinya. "Tidak ada rencana (pergantian kabinet)," tegas Dipo, Ahad (17/6).
Dipo ingin meluruskan data yang dimiliki UKP4R, sebab sebagai Seskab pihaknya memiliki transkip seluruh ucapan presiden. Mulai di sidang kabinet paripurna, rapat terbatas, rapat intern, hingga berbagai kunjungan di luar negeri. Menurut Dipo, sejak Januari hingga Juni 2011, Presiden SBY mengeluarkan 761 arahan kepada menteri dan pejabat negara.
Perinciannya, 561 arahan yang ditujukan spesifik kepada menteri dan pejabat lembaga negara tertentu, 144 arahan kepada menteri dan pejabat tertentu, dan 56 arahan kepada seluruh menteri dan pejabat. Dipo melanjutkan, dari semua arahan itu mencapai 70 persen yang sudah dikerjakan jajaran kabinet.
Adapun, 30 persen sedang proses direalisasikan menteri dan pejabat terkait. Sehingga, kata Dipo, tidak tepat jika gara-gara hal itu menteri tidak menjalankan perintah presiden. Apalagi sampai disebut membangkang sebab tidak ada menteri yang tidak menjalankan instruknya atasannya.
"Hal-hal itu sudah jalan, atau on going. Pelaksanaannya memang ada dinamikanya. Jangan gara-gara masalah ini Presiden SBY nanti dinilai tidak layak memimpin," terang Dipo.
Lagian, sambung dia, instruksi presiden itu tidak terkait sama sekali dengan evaluasi kinerja menteri. Dipo meminta semua pihak bisa berpikir jernih agar tidak mengait-kaitkan persoalan itu dengan ketidaktaatan menteri kepada presidennya. Apalagi sampai harus dilakukan reshuffle.
Terkait data UKP4R yang menyebutkan, pelaksanaan 356 rencana aksi dan hanya 50 persen yang dijalankan menteri, Dipo menilai hal itu lebih karena persoalan teknis. Padahal sebagain besar rencana aksi itu sudah dijalankan para menteri. Hanya ada beberapa menteri yang belum melaporkan kinerjanya dalam bentuk surat ke UKP4R. "Ini hanya masalah surat. Jadi tidak usah kemana-mana persoalannya," ujar Dipo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika