REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI (bidang Pendidikan), Angelina Sondakh, menilai pungutan sekolah maupun perguruan tinggi bagi siswa dan mahasiswa baru sudah sangat keterlaluan. Karena, pungutan sekolah itu begitu membebani para orang tua.
"Saya tak habis pikir, Undang Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dengan tegas melarang aneka pungutan. Tetapi, tetap saja ini terjadi di mana-mana," tandasnya kepada ANTARA di Jakarta, Ahad (17/7).
Malah di sejumlah lembaga pendidikan, menurut dia, tarifnya sudah keterlaluan, karena benar-benar mencekik, yakni antara Rp 5 juta hingga Rp 40 juta (untuk sekolah) dan Rp 15 juta sampai Rp 250 juta (di berbagai perguruan tinggi/PT). "Berbagai praktik pungutan sekolah dan PT yang masih kerap terdengar pada masa pendaftaran siswa baru (PSB) atau pendaftaran mahasiswa baru (PMB) tersebut betul-betul memprihatinkan," katanya.
Tindakan pihak sekolah yang mengajukan aneka pungutan (uang pembangunan, uang bangku, uang seragam, uang buku, uang laboratorium atau uang praktik, uang ekstra-kurikurel), benar-benar sangat mengecewakan. Karenanya, ia mendesak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan aparat terkait agar segera bertindak cepat, mengatasi praktik pungutan sekolah dan PT tersebut, karena sudah sangat meresahkan.
"Jika ini tidak diatasi segera, dikhawatirkan akan ada gelombang protes keras dan aksi massa yang membahayakan eksistensi dunia pendidikan kita kelak," tandasnya.
Ia menyayangkan, di saat publik sudah tahu anggaran pendidikan terus meningkat, malah harus sekitar 20 persen dari APBN, ternyata praktik pungutan (liar) tetap saja marak. Angelina Sondakh mengatakan, pengelola pendidikan seyogyanya jangan menjadikan sekolah atau PT sebagai lahan bisnis yang harus dikomersialisasikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika