REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan, 124 dari 256 kabupaten/kota terancam bangkrut. Di antara 124 daerah itu, 15 daerah masuk daftar daerah paling boros belanja pegawai. Sebab anggaran belanja tidak langsung—terdiri gaji, honor, dan tunjangan pejabat—di atas 70 persen.
Dua daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk di dalamnya. Yakni, Kabupaten Bantul dan Kulon Progo masing-masing membelanjakan anggaran tidak langsung mencapai 71 persen.
Benarkah temuan Fitra itu? Mari kita komparasikan dengan data Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2010. Berikut daftarnya:
Kabupaten Kulon Progo
PAD Rp 44,417 miliar
Dana perimbangan Rp 477,489 miliar
Pendapatan lain daerah yang sah Rp 43,278 miliar
Total pendapatan Rp 565,183 miliar
Belanja tidak langsung Rp 472,829 miliar
Belanja langsung Rp 123,463 miliar
Total belanja Rp 596,292 miliar
Defisit Rp 31.109 miliar
Dengan struktur tersebut, anggaran belanja pegawai mendapat alokasi 79,2 persen.
Kabupaten Bantul
Pendapatan asli daerah (PAD) Rp 90,239 miliar
Dana perimbangan Rp 683,081 miliar
Pendapatan lain daerah yang sah Rp 102,884 miliar
Total pendapatan Rp 876,204 miliar
Belanja tidak langsung Rp 685,713 miliar
Belanja langsung Rp 229,378 miliar
Total belanja Rp 915,091 miliar
Defisit Rp 38,887 miliar
Dengan struktur tersebut, didapat belanja pegawai menyedot alokasi 74,9 persen.
Kabupaten Gunung Kidul
PAD Rp 39,756 miliar miliar
Dana perimbangan Rp 635,318 miliar
Dana lain pendapatan daerah yang sah Rp 54,445 miliar
Total pendapatan Rp 729,519 miliar
Belanja tidak langsung Rp 569,644 miliar
Belanja langsung Rp 207,316 miliar
Total belanja Rp 776,961 miliar
Defisit Rp 47,442 miliar
Kabupaten Sleman
PAD Rp 147,073 miliar
Dana perimbangan Rp 737,807 miliar
Pendapatan lain daerah yang sah Rp 100,525 miliar
Total pendapatan Rp 985,404 miliar
Belanja tidak langsung Rp 714,415 miliar
Belanja langsung Rp 314,162 miliar
Total belanja Rp 1,028 triliun
Defisit Rp 43,172 miliar
Anggaran pegawai Pemkab Sleman mencapai 69,4 persen
Kota Yogyakarta
PAD Rp 178,761 miliar
Dana perimbangan Rp 492,085 miliar
Pendapatan lain daerah yang sah Rp 83,310 miliar
Total pendapatan Rp 754,157 milar
Belanja tidak langsung Rp 507,046 miliar
Belanja langsung Rp 340,092 miliar
Total belanja Rp 847,138 miliar
Defisit Rp 92,982 miliar
Anggaran pegawai Pemkot Yogyakarta sekitar 59,8 persen
Provinsi DIY
PAD Rp 621,738 miliar
Dana perimbangan Rp 615,335 miliar
Pendapatan lain daerah yang sah Rp 4,057 miliar
Total pendapatan Rp 1,241 triliun
Belanja tidak langsung Rp 793,216 miliar
Belanja langsung Rp 601,230 miliar
Total belanja Rp 1,394 triliun
Defisit Rp 153,316 miliar
Ikuti Whatsapp Channel Republika