REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPR siap membongkar semua kecurangan pemilu. Itu dilakukan setelah kasus surat palsu yang diduga dilakukan mantan anggota KPU Andi Nurpati mencuat. Serta, munculnya kasus baru tentang laporan 16 caleg yang mengaku korban mafia pemilu 2009 yang melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami akan bongkar setiap kecurangan pemilu," tegas anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, Senin (4/7).

Arif mengatakan, pihaknya sedang menginventarisir seluruh laporan kecurangan pemilu. Laporan itu bisa didapat dari pihak yang merasa dirugikan dalam proses rekapitulasi yang maniputalif. Maupun laporan dari caleg yang harusnya lolos —seperti 16 orang yang mengadu ke MK— namun gagal karena KPU tidak menjalankan aturan MK. "Masalah ini yang sedang didalami," katanya menjelaskan.

Arif mengatakan, partainya siap dengan segala konsekuensi jika kecurangan pemilu itu terbongkar. Sebab ada kemungkinan akan mengubah sususan kursi DPR. Namun, ia tidak khawatir sebab tujuan utama bukan pada persoalan pergantian atau kehilangan kursi DPR. Melainkan lebih pada upaya membuktikan kecurangan Pemilu 2009 yang disebut-sebut menguntungkan partai tertentu.

"Kalau dasarnya putusan MK tidak dieksekusi KPU dan memungkinkan perubahan kursi itu risiko. Paling penting soal kecurangannya," terang Wakil Sekretaris BP Pemilu DPP PDI Perjuangan ini.

Meski begitu, Arif menambahkan, jika terbukti adanya manipulasi suara tidak secara otomatis mengubah komposisi kursi yang didapat parpol. Itu karena butuh suara cukup banyak untuk mengubah perolehan suara satu kursi DPR. "Jika perubahan suara tidak signifikan kan tidak sampai mengubah komposisi kursi," kata Arif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika