REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menyediakan 2,5 juta lapangan kerja per tahun sebagai antisipasi pelaksanaan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Moratorium menyebabkan adanya 15-20 ribu TKI per bulan yang tidak berangkat dan bisa menjadi pengangguran.

"Pemerintah membuat program di daerah basis rekruitmen TKI, terutama Jabar, Jatim, dengan NTB dengan berapa rangkaian program semua kementerian," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar usai mengikuti Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (27/6).

Jadi, kata Muhaimin, semua kementerian itu diminta penghematan anggaran untuk diberikan program pemberdayaan dan pengurangan pengangguran di daerah berbasis TKI. Penghematan akan dimasukkan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, seperti permodalan dana bergulir.

Muhaimin membantah jika program tersebut dilakukan hanya ketika megantisipasi moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi saja. "Sebetulnya sudah, ini fokusnya saja," katanya. Menurut Muhaimin, PNPM Mandiri di daerah yang menjadi sumber-sumber perekrutan TKI bisa menjadi peluang usaha.

PNPM Mandiri bukan disalurkan bank, melainkan lewat masing-masing kementerian. "Kalau PU melalui PNPM Mandiri, di Kemenakertrans itu melalui padat karya produktif untuk perempuan, teknologi kreatif, kalau di daerah pesisir di Cirebon itu melalui perumahan nelayan," katanya memaparkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika