REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua DPR RI, Marzuki Alie, pekan lalu menuding anggaran pembangunan Gedung DPD Rp 30 miliar per gedung untuk 33 provinsi telah di-mark up. Namun Wakil Ketua DPD, Laode Ida, menilai penyataan Marzuki sangat tendensius.

Tepatnya Jumat (24/6) lalu, Marzuki menilai pembangunan gedung DPD hanya Rp 3 juta per meter dan bukan Rp 10 juta per meter seperti yang dianggarkan. "Apalagi kalau bukan mark up," ujar kader Demokrat ini saat itu.

Laode menyayangkan pernyataan pimpinan DPR. Menurutnya, bukan kapasitas Marzuki untuk menilai menghitung anggaran pembangunan gedung dari lembaga yang tidak dipimpinnya. "Harus tunjukan buktinya. Kalau hanya berdasarkan dugaan, tidak pas ditanggapi Pak Marzuki," ucap Laode di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6).

Proses pembangunan Gedung DPD di 33 provinsi sudah mulai berjalan. Untuk gedung setinggi empat lantai dengan luas 2.800 meter persegi, DPD RI menganggarkan Rp 30 miliar untuk setiap gedungnya.

Soal tuduhan mark up Marzuki, Laode menyatakan hal tersebut harus dikonfirmasi kepada Sekjen DPR, Siti Nurbaya. Laode justru mengingatkan bahwa anggaran pembangunan Gedung DPD ini diketok oleh DPR RI. "Sama saja mark up disetujui DPR, mereka sendiri yang mark up," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika