REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning menilai raport kinerja Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, merah karena berbagai persoalan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tak kunjung bisa diselesaikan, sehingga pantas jika dicopot.
Menurutnya, persoalan seperti yang dihadapi Ruyati selalu berulang sejak 10 tahun lalu. Data terakhir menyebutkan setidaknya ada 23 TKI di luar negeri terancam hukuman pancung. "Saya sudah hubungi melalui staf ahli khusus Menankertrans untuk membahas persoalan pancung Ruyati, namun Menakertrans Muhaimin selalau tidak bisa," kata Ribka.
Lain soal kalau bicara tentang anggaran, katanya. "Begitu kita mau membahas soal anggaran, dapat informasi dari staf saya bahwa Menakertrans Muhaimin mau diagendakan dalam raker untuk pembahasan anggaran," katanya. "Kalau dengar duit baru mau dia (Muhaimin)," tambahnya disambut tawa puluhan hadirin.
Ketika ditanyakan kenapa tidak meminta Menakertrans serta kepala BNP2TKI untuk dicopot dari jabatannya, Ribka menegaskan kewenangan untuk mencopot itu ada pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pihaknya, tambahnya hanya memberikan penilaian soal kinerja keduanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
