REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kehadiran Satgas sama saja membuat proses baru. Padahal dalam kasus penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang dibutuhkan adalah solusi baru. Demikian diungkap, Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan menanggapi kebijakan Presiden terkait TKI di Jakarta, Kamis (23/6).
Dikatakan Anies, kebijakan yang seharusnya dikeluarkan adalah putusan final. Sebab, persoalan TKI bukan satu dua bulan belakangan tetapi sejak dulu. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. "Sudah banyak orang yang tahu akar persoalan TKI itu apa. Jadi, ambil saja putusan yang final," katanya meminta Pemerintah tegas soal hal tersebut.
Dikatakan Anies, kunci untuk menyelesaikan persoalan TKI adalah kewibawaan Indonesia. Menurut dia, apa yang dilakukan Presiden SBY melalui pendelegasian persoalan pada Satgas hanya menurunkan martabat Indonesia dimata Arab Saudi. " Sebagai pimpinan di depan rakyatnya, dia harus mengatakan saya akan membela masyarakat tanpa Satgas atau tanpa Satgas," kata dia.
Sebab sudah jelas, lanjut Anies, UUD 1945 mengatakan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau sudah demikian, pemerintah tidak memerlukan lagi Satgas. "Jangan sampai kehadiran satgas menjadikan martabat Indonesia dimata Arab Saudi berada di level tiga. Kita harus berada di level utama," kata dia.
Dengan berada di level utama, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan berubah menjadi Tenaga Kerja Amerika (TKA). Kira-kira kalau sudah menjadi TKA bakalan dipancung nggak?. Kondisi ini, tergantung kita," pungkas dia.