REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dalam kebijakan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia oleh Presiden SBY jangan sampai hanya sebatas seremonial atau alat pencitraan semata. Sebab ada semacam kekhawatiran munculnya sikap apatis masyarakat bila kinerja Satgas tidak sesuai dengan harapan.

Demikian diungkapkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nurwahid kepada Republika.co.id, Kamis (26/7). Dikatakan Hidayat, pada dasarnya presiden seharusnya merespon cepat adanya tuntutan masyarakat dan realitas di lapangan soal kondisi TKI di Arab Saudi. Sebab menjadi tugas negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Ihwal kehadiran Satgas, Hidayat mengatakan itu hanya salah satu cara semata. Yang terpenting, kata dia, hadirnya negara berwibawa dalam hubungan antar bangsa. "Kalau itu ada, maka Saudi Arabia akan mendengarkan apa yang diminta Indonesia," kata dia menegaskan.

Karena itu, jika Satgas tidak berwibawa maka hasilnya akan sama saja. Sebabnya, Hidayat menyarankan agar Satgas perlu untuk memiliki tiga poin utama. Pertama, tahu betul hukum yang berlaku di Arab Saudi.

Kedua, harus mempunyai pemahaman kultur, dan yang utama, orang-orang yang berada dalam Satgas adalah orang terbaik, bukan orang yang tidak paham. "Saya menyambut baik soal keberadaan Satgas," pungkas mantan Presiden PKS ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika