REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Pemerintah terkesan tidak mampu melindungi warganya yang berada di luar negeri, seperti dialami tenaga kerja wanita Indonesia Ruyati binti Satubi (54) asal Bekasi yang dijatuhi hukuman pancung di Arab Saudi, Sabtu (18/6).
"Apa sebenarnya kerja kedutaan dan konsulat kita yang ditugaskan di luar negeri itu, sehingga sampai luput dalam pengawasan terhadap Ruyati, ini jelas memalukan," kata pengamat Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Suhaidi,SH, di Medan, Rabu (22/6).
Ruyati binti Satubi dihukum pancung di Arab Saudi, karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya bernama Khairiyah Hamid (64). Kejadian tersebut berlangsung pada 12 Oktober 2010.
Ruyati melakukan pembunuhan itu dengan cara membacok beberapa kali kepala korban dan menusuk leher korban dengan pisau dapur. Motif pembunuhan karena rasa kesal sering dimarahi majikan dan tidak membayar gaji Ruyati.
Suhaidi mengatakan, hukuman gantung yang dialami WNI itu, sebenarnya bukan hanya kelemahan perwakilan Indonesia di Arab Saudi, tetapi ini merupakan tamparan bagi pemerintah. Hukuman gantung yang dilaksanakan Pemerintah Arab Saudi, juga sebagai isyarat bagi WNI agar tidak melakukan hal yang sama.
Namun di balik ini semua, hal itu membuktikan bahwa pemerintah dianggap gagal menyelamatkan warganya yang sedang menghadapi proses hukum di luar negeri. Padahal, katanya, Ruyati itu bisa ditolong dari hukuman gantung, kalau dalam hal ini perwakilan Pemerintah gigih melakukan pendekatan kepada keluarga korban dan memaafkan terdakwa orang Indonesia.
"Kalau pihak keluarga korban telah memaafkan Ruyati, maka hukuman gantung tersebut tidak jadi dilaksanakan," kata Guru besar Fakultas Hukum USU itu.
Selanjutnya dia menjelaskan, upaya pendekatan atau lobi seperti ini yang tidak dilakukan diplomat maupun konsulat terhadap keluarga korban, sehingga hukuman mati tersebut tetap dijalankan. "Diplomat dan Konsulat tidak begitu getol dalam memperjuangkan nasib Ruyati yang akan dihukum mati itu. Ini dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga bagi pemerintah, ke depan agar tidak terulang lagi kasus tersebut," katanya.
Lebih jauh Suhaidi mengatakan, kenyataannya perwakilan Pemerintah di Arab Saudi itu memang seperti menara gading, jauh dari kedekatan dengan rakyat Indonesia yang berada di negara tersebut. Pemerintah harus merombak cara pelatihan diplomat, tugas utama mereka adalah untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia yang berada di luar negeri.
"Sudah saatnya pemerintah menyesuaikan ucapannya dengan tindakannya, jangan terus mengecewakan rakyat," kata staf pengajar Fakultas Hukum USU itu menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika