REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Pusat Statistik (BPS) membantah jika ukuran garis kemiskinan dengan penghasilan minimal Rp 212.000 per bulan sebagai akal-akalan pemerintah. Kepala BPS Rusman Heriawan menolak jika ukuran itu dibuat agar angka kemiskinan menurun.

Rusman menyampaikan itu menanggapi sikap Komisi XI DPR yang menuding ukuran kemiskinan pemerintah tidak masuk akal dan tidak manusia. Dalam Raker dengan Menkeu Agus Martowardojo pada Senin (13/6), Komisi XI DPR mengingatkan garis kemiskinan versi Bank Dunia itu 1-2 dolar AS per hari.

Berdasarkan versi BPS, dengan garis kemiskinan Rp 212.000 per bulan berarti Rp 7.000 per hari atau di bawah satu dolar AS. "Kita jelaskan, ada ukuran purchasing power parity. Itu tiba-tiba dianggap akal-akalan pemerintah," kata Rusman di Gedung DPR, Rabu (15/6).

Rusman mengingatkan agar jangan instans membandingkan mata uang lokal dengan dolar. "Contoh, bawa dolar sekarang dituker jadi Rp 8.600, di warung tegal kenyang kita makan, pakai nambah, (sedangkan) satu dolar ke Singapura, kelaparan kita," kata Rusman.

Penilaian yang fair itu dihitung Rp 7.000 disetarakan 1,5 dolar. Hal itu berdasarkan hitungan Rp 7.000 sudah ada kalori 2100. Maksudnya, manusia normal ukuran Indonesia itu bisa survive dengan kalori 2100. "Tapi, 2100 itu tidak selalu menjadi jaminan orang kaya pasti 2100," kata Rusman. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika