REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR (Pendidikan, Olahraga dan Kebudayaan) Rohmani menyatakan bahwa para elitelah yang justru patut mendapat pendidikan Pancasila, dan tidak pantas menyalahkan kepada anak didik. "Justru yang patut instrospeksi dan mendapat pendidikan Pancasila adalah para elite, mulai dari pemimpin tingkat nasional hingga level paling bawah. Karena pada semua level pimpinan di negeri ini, nilai-nilai Pancasila jauh dari pengamalan," katanya dalam penjelasan melalui surat elektronik di Jakarta, Senin (13/6).
Menurut dia, hampir di semua level pemerintahan korupsi terjadi dan ketidakadilan berlangsung begitu nyata di mata masyarakat. "Kemendiknas sebagai pemegang kendali utama pendidikan di Tanah Air justru menunjukkan contoh yang tidak baik. Kita tahu beberapa kasus korupsi pernah merebak di kementerian ini. Belum lagi kasus yang saat ini sedang ditangani KPK. Jadi bagaimana kita bisa menyalahkan Pancasila itu tidak berjalan di sekolah sementara para pejabat negara belum mencontohkan," kata anggota DPR Fraksi PKS itu.
Ia mengharapkan hendaknya tidak menjadikan pendidikan Pancasila sebagai komoditas politik. "Perdebatan merosotnya nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja atau peserta didik sudah tidak sehat dan sudah tidak objektif," katanya.
Menurut dia, saat ini opini publik mengarah pada wacana pendidikan Pancasila tidak berjalan di sekolah, di mana disebutkan anak-anak didik semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. "Pernyataan tersebut tidak bijaksana, dan tidak pantas menyalahkan anak didik tersebut," katanya.
Rohmani tidak mempermasalahkan Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan nasional, dan justru hal tersebut sangat baik dalam konteks internalisasi pada anak-anak muda. Namun ia tidak setuju bila pendidikan Pancasila hanya sekadar untuk kepentingan proyek dan dijadikan komoditas politik.
"Kita harus belajar dari masa lalu, ketika Orde Baru menerapkan berbagai cara untuk mengenalkan Pancasila kepada warga negara. Kita bisa lihat hari ini, mereka yang korupsi, penegak hukum yang tidak adil adalah mereka-mereka yang dulu ikut penataran P4 dan sudah lihat hasilnya. Kita tidak menginginkan hal itu terulang kembali," katanya.
Ia mengatakan, jangan sampai pendidikan Pancasila yang banyak dibicarakan belakangan ini hanya sekedar komoditas politik. Menurut Rohmani perlu kajian mendalam tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik, seperti metode yang tepat dalam internalisasi, dan jangan hanya sekadar membuat mata pelajaran.
Pihaknya juga berharap Pancasila itu bukan untuk dihafal, namun bagaimana terinternalisasi dalam perilaku dan perbuatan. "Pendidikan Pancasila hanya satu sisi dari penjiwaan Pancasila. Namun yang jauh lebih penting adalah teladan dari para guru dan para pemimpin nasional. Sekarang kita butuh contoh pemimpin yang benar-benar Pancasilais," katanya.
Rohmani juga menyayangkan Kemendiknas dalam pengelolaan pendidikan nasional, yang dilihatnya tidak fokus dan konsisten dalam pengelolaannya. Beberapa waktu lalu Kemendiknas, Kemenpora dan Kemenbudpar telah menyusun pendidikan karakter bangsa, namun hal itu dinilainya belum itu diimplemetasikan dengan baik.
"Sekarang muncul ide pendidikan Pancasila. Padahal sudah ada mata pelajaran PPKn (Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan) di sekolah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
