REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum) dari Fraksi Partai Golkar, Bambang
Soesatyo mengatakan, strategi atau sanksi cabut paspor RI mestinya dikenakan kepada semua buron. "Itu mestinya harus dikenakan juga kepada nama-nama dalam DPO yang selama ini diduga melarikan diri ke luar negeri. Jangan cuma kepada Nunun Nurbaeti," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Ahad (5/6).
Artinya, ujar Bambang Soesatyo, setelah mencabut paspor RI atas nama Nunun Nurbaeti, itu mestinya juga berlaku pada mereka yang berstatus buron. "Tegasnya, paspor RI atas nama orang-orang berstatus buron seperti Anggoro Widjoyo atau Marimutu Sinivasan pun mestinya dicabut juga," ujarnya.
Sanksi cabut paspor kepada semua buron itu, menurutnya, perlu dilakukan untuk menghilangkan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum, atau kesan adanya perbedaan perlakuan terhadap para buron. "Untuk itu, saya mendesak Mabes, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan mengumumkan kepada publik tentang jumlah buron, jumlah orang yang dicekal serta nama-nama dealam daftar pencarian orang (DPO) yang tentu saja telah di-'up date'," katanya.
Bambang Soesatyo menunjuk catatan yang menyebutkan, pada Februari 2009, Kementerian Keuangan pernah mengajukan permintaan cekal kepada Kementerian Hukum dan HAM terhadap 25 orang untuk alasasn tunggakan pembayaran pajak serta tunggakan pembayaran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Kemenkumham juga pernah menerima puluhan permohonan cekal dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung," ujarnya.
Selain mengumumkan data baru tentang DPO, lanjutnya, pihak tercekal maupun mereka yang berstatus buron, perlu juga dijelaskan progres atau hasil pencarian terhadap mereka, termasuk perubahan status atau perlakuan. "Menurut saya, semua institusi negara harus punya batas toleransi terhadap orang-orang bermasalah yang melarikan diri ke luar negeri, terutama kepada obligor BLBI.
Bagi Bambang Soesatyo, jika semua pendekatan tidak membuahkan hasil dan para buron itu menunjukkan itikad tidak baik, sanksi cabut paspor RI layak dikenakan kepada mereka. "Tidak adil jika sanksi cabut paspor hanya dikenakan kepada Nunun Nurbaeti," kata Bambang Soesatyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika