REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pimpinan DPR dan Badan Kehormatan (BK) batal melakukan pertemuan untuk membahas pemanggilan anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Namun, pimpinan DPR berjanji untuk memprioritaskan pemanggilan bekas Bendahara Umum Demokrat itu.

Sesuai surat resmi yang dilayangkan BK, Kamis (26/5) siang ini harusnya pimpinan DPR akan menerima BK untuk mambahas Nazaruddin. "Tapi, beberapa pimpinan sedang tugas luar," ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di Gedung DPR, Jakarta.

Pramono menegaskan bahwa beberapa persolan yang menyeret nama Nazaruddin sudah tidak bisa dibiarkan bergulir bebas. Ini, lanjut Pramono, membuat citra dan kredibilitas lembaga Dewan dipertaruhkan.

Karena itu, Pramono berjanji pihaknya akan memprioritaskan masalah Nazaruddin untuk segera diselesaikan pekan mendatang. "Persoalan yang mencuat ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Sejumlah nama akan dipanggil untuk memberikan kesaksian mengenai keterkaitan Nazaruddin atas sejumlah kasus suap. Namun, Pramono menyerahkan kepada BK mengenai nama-nama saksi tersebut.

Mengenai penyataan Nazaruddin tentang keberadaan 'pemain besar' di badan anggaran, Pramono meminta pengakuan ini segera ditindaklanjuti BK. "Jangan sampai rumor ini mendelegitimasi lembaga Dewan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika