REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace, Hendardi, menilai kasus Nazaruddin yang melilit elite Partai Demokrat mempertegas sikap protektif dan strategi "buying time" para petinggi Demokrat.
"Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terhadap kadernya," kata Hendardi.
Seharusnya, kata Hendardi, sejak diduga terlibat kasus korupsi wisma atlet, Susilo Bambang Yudhoyono dan Anas Urbaningrum segera memberhentikan sementara Nazaruddin agar KPK leluasa melakukan pemeriksaan.
"Bagaimana mau mengurus negara jika mengurus partai politiknya saja Susilo Bambang Yudhoyono lamban dan tidak tegas," katanya.
Menurut dia, dugaan tarik ulur para petinggi Demokrat dalam kasus Nazaruddin semakin menyebarkan berbagai dugaan lain dan membawa pesan bahwa Yudhoyono dan petinggi Partai Demokrat tidak tegas dan tidak sungguh-sungguh mengatasi korupsi di negeri ini.
Apalagi, katanya, Yudhoyono dan Anas Urbaningrum sejak November 2010 mengetahui rekam jejak Nazaruddin terkait dengan gratifikasi ke Sekjen Mahkamah Konstitusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika