REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Saat rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang IV, kasus kecelakaan pesawat Merpati yang jatuh menjadi sorotan. Beberapa anggota dewan mengungkapkan kekecewaanya.

Salah satu komentar keluar dari anggota FPDIP, Arif Budimanta yang memberi tudingan bahwa Merpati sebagai BUMN telah melakukan penyimpangan dari mandat konsitusi. “Agar kasus ini dilakukan penyelidikan dan audit menyeluruh dari segi keuangan termasuk proses pembelian pesawat tersebut,” katanya.

Anggota FGerindra, Ahmad Muzani pun mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, jatuhnya pesawat Merpati merupakan tragedi yang serius. “Satu dari 15 pesawat itu kita pesan dari Cina. Sebanyak 13 pesawat sudah ada di Indonesia dan satu diantaranya jatuh di Papua,” katanya.

Menurut dia, peristiwa ini perlu penjelasan sikap yakni terkait jenis pesawat itu sendiri. Apalagi baru enam bulan dioperasikan, pesawat itu sudah jatuh. “Kalau secara teknis pesawat itu tidak layak, sebaiknya 15 pesawat itu dibatalkan saja,” katanya.

Anggota FPDIP yang juga wakil ketua Komisi V, Yosef Umar Hadi meminta pemerintah menangani serius masalah transportasi ini. “Tingkat keselamatan akan menjadi substansi agenda prioritas dalam Komisi V,” katanya.

Ia juga meminta agar pemerintah segera melalukan audit terhadap transportasinya termasuk pesawat Merpati yang jatuh di Papua beberapa waktu lalu. “Tak perlu menunggu KNKT. Alangkah baiknya jenis pesawat ini tidak boleh terbang dulu sebelum ada sertifikasi,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika