REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar di Jakarta, 7 - 8 Mei, memasukan kondisi hak asasi manusia di kawasan tersebut sebagai agenda.
"Kontras meminta perhatian negara-negara anggota ASEAN untuk lebih serius memperhatikan dan membahas agenda dan situasi hak asasi dan kebebasan dasar," kata Koordinator Eksekutif Nasional Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (6/5).
Menurut dia, hal itu sejalan dengan semangat Piagam ASEAN yang meletakkan prinsip hukum dan penghormatan hak asasi manusia menjadi salah satu prinsip yang harus ditaati.
Selain itu, lanjutnya, Kontras juga memberikan perhatian serius dalam sejumlah agenda hak asasi manusia di ASEAN antara lain semakin memburuknya situasi kebebasan sipil di sejumlah negara ASEAN.
Bahkan, masih menurut Haris, di Indonesia juga telah terjadi kemerosotan sebagai contoh adalah ketiadaan perlindungan terhadap warga minoritas atas represi sejumlah kelompok yang melakukan aksi kekerasan. "Hal serupa juga terjadi di negara lain," katanya.
Haris mencontohkan, represi terhadap minoritas dan organisasi masyrakat sipil masih terjadi di Malaysia dan organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah mudah dikriminalisasikan di Kamboja.
Ia juga mengungkapkan, terdapat banyak aktivis politik dari Vietnam yang terpaksa meninggalkan negaranya karena sikap kritisnya, dan contoh dari militerisme yang masif yang menimbulkan efek kerusakan di Myanmar.
Kontras juga menyatakan di sejumlah negara ASEAN telah terjadi kejahatan di masa lampau tetapi masih belum ada pemerintahan di negara-negara tersebut yang mampu dan mau menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
"Karena itu, para pemimpin ASEAN harus tidak abai atas agenda keadilan dan jaminan kebebasan di wilayah ASEAN. Agenda ini harus masuk dalam agenda pilar politik dan keamanan di dalam ASEAN, selain pilar ekonomi dan sosial-budaya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika