REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menko Polhukam Djoko Suyanto menampik jika ada intelejen di balik gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Lagipula, gerakan tersebut sampai saat ini belum jelas keorganisasiannya. "Yang ngomong itu siapa, tidak ada, tidak ada. Isu itu dari mana?. Kayak kurang kerjaan TNI sama Intelijen saja," ujarnya, di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Kamis (28/4).

Menurut Djoko, selama ini baik di kepolisian maupun di kementerian tidak ada organisasi itu. Kalaupun mereka memproklamirkan sebagai NII, perlu dijelaskan maksudnya seperti apa. "Bahwa kita harus waspada iya. Tetap apakah gerakan ini cenderung membahayakan negara, saya kira kita bisa melihat sendiri. Keadaan negara kita seperti apa, dan kalau ada gerakan seperti itu kita semua akan melawan," paparnya.

Sekarang yang nyata terlihat hanya mempengaruhi orang supaya memberikan uang. Kemudian apakah sudah ada tindakan terorisme atau bertindak buat pembentukan negara Islam perlu dilihat lebih jauh. "Tapi Untuk mengancam kehidupan negara dan bangsa kita masih belum lihat sebesar itu. Bukan berati kita tidak waspada terhadap itu. Agak keliru orang mengartikan bahwa kita tidak khawatir. Kita waspada terhadap itu," jelasnya.

Sementara itu, Kepada Badan Intelegen Negara (BIN) Sutanto meminta supaya tidak menduga-duga siapa yang berada di balik NII. Termasuk dugaan bahwa TNI menukangi gerakan tersebut. "Tidak usah berpikir sampai situlah. Jangan berpikiran pada masa-masa yang lalu. Ini sudah reformasi. Sekarang tidak ada yang semacam itu. Sekarang sudah transparan, masyarakat sudah bisa melihat apapun yang kita lakukan," paparnya.

Untuk membuktikan beberapa daerah masuk dalam kantong NII itu, menurut Sutanto perlu ada bukti secara hukum terlebih dahulu. Jika sudah mengarah dan menunjukan indikasi yang kuat, maka baru bisa ditindak. "Tentu pasti akan ditindak semuanya, sudah dilakukan waktu di Jawa Barat dulu," katanya menandaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika