REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Alasan kunjungan kerja dalam agenda DPR ke luar negeri dipandang hanya omong kosong. Di era dewasa ini, mudah mengakses data dan berhubungan dengan otoritas di negara lain. Fasilitas skype, jejaring sosial, dan aplikasi di dunia maya dapat digunakan oleh anggota DPR untuk studi banding dengan otoritas luar negeri.
Karenanya, tidak ada alasan bagi anggota DPR untuk selalu rutin menghabiskan anggaran berkunjung ke luar negeri. Hal tersebut diungkapkan pengamat parlemen Sebastian Salang. “Selama ini memang studi banding hanya jalan-jalan. Percuma ngomong konsep kunjungan kerja orang intinya mereka berwisata,” ujar Salang kepada Republika.
Ketidakefektifan kunjungan juga dapat dilihat dari kenyataan jika banyak anggota DPR yang tidak bisa berbahasa asing. Alhasil, kunjungan pun minim hasil dan manfaat. “Mereka ini kan sekarang sudah maunya sendiri. Sudah tidak lagi peduli kritik masyarakat,” katanya.
Menurutnya, sulit untuk menjerat para anggota yang berpelesir dengan alasan studi banding. Karena tidak ada regulasi resmi yang mengatur proses studi banding DPR. Laporan masyarakat ke BK pun dipandangnya percuma. "BK tidak bisa diharapkan karena mereka juga jalan-jalan ke luar negeri kok,” pungkas Salang.