REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa meminta agar PKS tidak terlalu lama memutuskan sikap mengenai koalisi. "Ketua koalisi pun punya batas waktu, jangan menunggu terlalu lama," katanya pada Rabu, (13/4).

Namun, saat ditanya kapan batas waktu itu berlaku, ia mengatakan kewenangan itu berada sepenuhnya di tangan ketua koalisi. Begitu pula ada atau tidaknya hukuman yang akan diberikan kepada partai tersebut.

Menurutnya, koalisi sampai saat ini masih menunggu sikap resmi dari PKS, menyetujui atau tidak. Kalaupun ada poin yang dianggap keberatan, ia meminta untuk dikomunikasikan dan ditanyakan. "Masa membaca draf saja harus berminggu-minggu," katanya.

Terlebih lagi, lanjutnya kontrak koalisi yang diberikan ke tiap partai hanya kontrak lama yang lebih didetailkan. Partai lainnya, termasuk partai Demokrat hanya bisa berharap PKS bisa ikut koalisi dan menentukan sikapnya.

Menurut Saan, dampak ini akan berpengaruh pada partai lain. "Kasian partai lain yang seharusnya sudah bisa membahas agenda-agenda penting untuk ke depan," katanya. Ia mencontohkan UU Penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya sudah bisa dibicarakan secara informal atau setidaknya menyamakan persepsi.

Kalaupun pembahasan atau pertemuan informal itu dilakukan oleh lima partai, dikhawatirkan timbul persepsi lain dari PKS. "Kalau kumpul, nanti yang satu merasa tersinggung," katanya. Ia pun menegaskan pihaknya tidak bisa ikut mengintervensi PKS untuk mengambil sikap terhadap koalisi saat ini. Saan mengatakan hak tersebut sepenuhnya menjadi urusan rumah tangga PKS.

Artinya, menurut dia, solusinya ada di PKS. Jika dianggap PKS harus bertemu SBY untuk menyelesaikan persoalan ini, ia menganggapnya hal yang tak perlu dilakukan. "Tidak harus ketemu-lah, toh partai lain pun membaca draf, menandatangani tanpa harus ketemu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika