REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - LSM International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengeluarkan laporan penegakan keadilan transisi pada masa reformasi di Indonesia.
Laporan bertajuk 'Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia setelah Jatuhnya Soeharto' itu membahas berbagai upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat oleh negara sejak jatuhnya rezim Orde Baru dan menemukan adanya kegagalan sistematis dalam upaya tersebut.
ICTJ dan Kontras melihat pada masa Orde Baru, ratusan ribu orang Indonesia telah menderita karena rangkaian pelanggaran HAM yang umumnya dilakukan oleh aparat negara.
Setelah tahun 1998, sebenarnya terlihat adanya upaya positif dari pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM, termasuk perubahan konstitusi, reformasi di sektor hukum dan keamanan, dan pembentukan lembaga baru untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku.
Namun, menurut kedua LSM itu, upaya tersebut dinilai gagal total dalam memberikan rasa keadilan bagi korban, terutama dengan masih berlakunya impunitas (pembebasan pelaku kejahatan dari tanggungjawab hukum).
Hal yang paling mencolok dari hasil kajian dalam laporan tersebut adalah tidak adanya tindakan yang diambil oleh pejabat tinggi pemerintah.
Menurut ICTJ-Kontras, hal itu berkaitan dengan pola kegagalan yang terus muncul secara berulang dalam upaya mengungkap kebenaran dan meraih pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang berat.
Keduanya juga menilai bahwa ketika transisi di Indonesia dipandang sebagai contoh baik bagi negara lain yang juga sedang mengalami transisi demokratis, terlihat jelas bahwa retorika reformasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
Karenanya, menjadi penting bagi ICTJ dan KontraS untuk terus mendorong tercapainya keadilan dan pertanggungjawaban atas kejahatan berat di masa lalu agar tidak terulang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika