REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim pemerintah telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 16,8 triliun pada tahun anggaran berjalan 2011. Pemerintah akan mengalokasikan hasil penghematan tersebut untuk pembangunan infrastruktur, program pengurangan kemiskinan dan dana cadangan untuk mengatasi gejolak harga minyak dan pangan.
"Anggaran penghematan itu untuk pembangunan infrastruktur, atau pos-pos yang lebih produktif, atau menambah anggaran program pengurangan kemiskinan dan sebagian mesti kita jadi kan dana cadangan untuk berjaga jaga mengingat gejolak harga minyak bumi dan pangan pada tingkat dunia," ujar Presiden, usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Kamis (7/4).
Dalam rapat presiden didamping dengan Wakil Presiden Boediono serta jumlah menteri Kabinet seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.
Menurut presiden dana kontingensi atau cadangan sangat diperlukan apabila situasi di tingkat dunia tidak kunjung juga membaik. Dengan demikian dana cadangan tersebut bisa dipakai untuk melindungi rakyat Indonesia akibat kenaikan harga pangan dan energi dunia. "Kita harus mempunyai dana kontingensi ini," katanya.
Namun untuk mengalihkan anggaran tersebut, pemerintah tentu tidak bisa tanpa mendapat persetujuan dari DPR. "Gilirannya akan kita bahas bersama DPR RI untuk pengalihan atau penggunaan yang lebih tepat. Saya sungguh berharap DPR RI juga memiliki cara pandang yang sama dengan pemerintah dalam efisiensi dan optimasi," katanya.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pengalihan itu hanya boleh digunakan untuk program-program yang sifatnya prioritas untuk percepatan pembangunan. Kemudian buat dana cadangan dalam kaitannya dengan ketahanan pangan dan energi.
"Kita akan bahas dalam sidang kabinet terkait penggunaannya. Kalau usulan yang baru itu misalnya beda program, atau berbeda yang asalnya, ini harus dibicarakan di DPR," ujarnya.
Karena itu, menurut Anny tidak semua pengalihan itu harus melalui APBN P. "Jika sama kegiatannya masih bisa direalokasi sedikit," kata dia.
Menurut SBY untuk tahun berjalan APBN 2011 memang harus dilakukan perubahan. Sementara untuk RAPBN 2012 kini masih dirancang, baik rencana kerja pemeritah ataupun pagu indikatifnya. "Kita masih perembukan dengan semua elemen termasuk Pemerintah Daerah," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika