REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR menilai polemik pembangunan gedung baru DPR kontraproduktif dan fraksi itu meminta pimpinan DPR segera menyelesaikannya melalui mekanisme yang prosedural dan sah (legitimate). "PKS sendiri sejak awal menyatakan keberatan dengan pembangunan gedung baru tersebut dan menjadi satu-satunya partai yang di awal pembahasan melayangkan surat keberatan tertulis," ujar Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal melalui emailnya di Jakarta, Ahad (3/4).
Mustafa Kamal membeberkan kronologi pembahasan tentang hal ini, yaitu ketika usulan tersebut muncul di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk meneruskan program periode DPR tahun 2004-2009. PKS mengirimkan keberatan tertulis yang kemudian
dijadikan dasar oleh pimpinan untuk menggelar rapat konsultasi pimpinan seluruh fraksi. "Pada rapat konsultasi tersebut, seluruh fraksi menyetujui, kemudian Pak Marzuki (Ketua DPR) menanyakan sikap PKS dan menyatakan pembangunan tidak akan diteruskan apabila ada satu fraksi yang tidak setuju," ujar Kamal.
Atas dasar penghargaan terhadap suara seluruh fraksi lain, maka PKS tidak punya pilihan selain menerima pendapat seluruh fraksi untuk meneruskan pembangunan gedung DPR tersebut. Mustafa menyayangkan bila kini beberapa partai tidak menghargai pendapatnya sendiri dan menarik diri seolah-olah tidak pernah terlibat dalam proses disetujuinya pembangunan gedung baru tersebut.
"Kalau PKS sejak awal jelas menolak, tapi kami masih bisa menghargai pendapat fraksi-fraksi lain yang menyetujui (pembangunan gedung baru)," tutur anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ini.
Kamal meminta seluruh fraksi agar bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Lebih jauh, ia menyayangkan kesan yang terbangun bahwa semua adalah tanggung jawab pimpinan, khususnya Ketua DPR yang juga pimpinan BURT Marzuki Alie. "Tidak etis bila Marzuki Alie harus menjawab sendiri hasil keputusan seluruh fraksi ini, saya khawatir ada upaya pembunuhan karakter terhadap beliau. Jadi tolong, seluruhnya berani bertanggungj awab," demikian Mustafa Kamal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika