REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dokter Ribka Tjiptaning, mengungkapkan, rumah sakit swasta asing cenderung sulit bahkan tidak dapat disentuh oleh kebijakan Pemerintah.
Ia mengatakan itu di Jakarta, Jumat, menanggapi rencana 20 rumah sakit (RS) Singapura berekspansi ke Jawa Timur (Jatim). Komisi IX DPR RI membidangi masalah tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan.
Ribka Tjiptaning mengatakan, rumah sakit asing tersebut sangat kuat orientasi profitnya, dan memiliki kemampuan untuk 'menaklukkan' beragam kebijakan Pemerintah. "Pokoknya mereka sulit disentuh oleh kebijakan Pemerintah, seperti kebijakan sosial, berupa membuka kelas 3 (tiga) bagi pasien (tidak mampu) di negeri ini yang rata-rata kondisi ekonominya belum bisa membiayai pola pelayanan komersial khas mereka," ujarnya.
Itulah sebabnya, Ribka Tjiptaning dengan lantang menantang Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), agar segeralah berikhtiar sungguh-sungguh melaksanakan amanat konstitusi Indonesia.
"Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 telah jelas menyatakan, Negara melalui Pemerintah memajukan kesejahteraan umum, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan semacam itu," katanya.
Jadi, demikian Ribka Tjiptaning, urusan pelayanan kesehatan itu, bagian dari peningkatan kesejahteraan sosial.
"Bukan diserahkan kepada para pihak yang menjadikan RS bercitra atau berwajah liberal kapitalistik dengan mengedepankan aspek komersial, meninggalkan jauh-jauh aspek sosialnya," tandasnya.
Tidak Dipatuhi
Dalam konteks yang lain, menurut Ribka Tjiptaning, beberapa minggu lalu, imbauan farmasi tidak menaikkan harga obat, benar-benar tidak dipatuhi. Para industri farmasi asing tak gentar melawan Pemerintah, ungkapnya.
"Kebijakan itu hanya dijalankan oleh sejumlah farmasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kita," katanya Apakah Indonesia harus tetap takluk pada kuasa para kapitalis asing seperti ini, dan membiarkan rakyat kita merana akibat harga obat semakin tak terjangkau, dan enggan datang ke RS-RS yang semakin berwajah komersial,katanya.
Ribka Tjiptaning mengharapkan kesadaran tinggi di lingkup elite birokrasi Pemerintah, agar kembalilah pada amanat konstitusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika