REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk membersihkah jajaran birokrasi di lingkungan istana. Upaya itu perlu dilakukan untuk menjaga citra lembaga kepresidenan dari penyalahgunaan jabatan aparatnya.
Ketua Lembaga Advokasi dan Hukum Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Vera Tobing, mengkhawatirkan munculnya sindikat jabatan yang memanipulasi kebijakan Presiden SBY sehingga dapat merugikan masyarakat. ''Kami menduga ada permainan dan manipulasi Surat Keputusan (SK) Presiden, khususnya dalam promosi jabatan sebagaimana yang kami temukan,'' ungkapnya di Jakarta, Rabu (21/7), didampingi Presiden LIRA, HM Jusuf Rizal.
Menurut mantan anggota tim sukses SBY yang tergabung dalam Blora Center ini, temuan indikasi adanya sindikat jabatan di lingkungan Istana itu didapat dari laporan masyarakat. Misalnya, seseorang yang sudah dipilih untuk menduduki jabatan tertentu ternyata tidak pernah mendapatkan surat keputusannya. Yang terjadi, dia menduga, ada manipulasi sehingga SK tersebut diberikan kepada orang lain yang tak berhak.
LIRA mencontohkan kasus yang menimpa Prof DR Thaharuddin,SH MM ketika terpilih oleh Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menduduki jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 2 Pebruari 2006. SK yang turun ternyata tidak atas namanya. Baru, dua tahun kemudian, SK itu terbit untuk dirinya.
Karena itulah, Vera meminta Presiden SBY segera membersihkan orang-orang dilingkaran kekuasannya yang bermain dan tidak pro pada komitmen reformasi birokrasi, serta mendukung transparansi pengelolaan negara. ''Jika dibiarkan akan merusak kredibilitas pemerintah dan seolah-olah SBY dianggap merestuai praktek-praktek tak terpuji itu,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
