REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan presiden dan DPR yang dipisah dengan pemilihan kepala daerah serta DPRD dinilai akan membuat peta politik lebih terprediksi. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pelaksana Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, dalam diskusi publik 'Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Efektif Melalui RUU Pemilukada' di Hotel Santika, Rabu (23/3).

Ia mengatakan dengan pemisahan pemilihan akan mendorong parpol bersikap rasional dalam membangun koalisi dan bersungguh-sungguh melayani pemilih. "Dengan pemisahan pemilihan, politik kita jadi terprediksi dan kalau demikian hidup kita nyaman,orang ekonomi juga nyaman untuk investasi," katanya.

Menurutnya, pemisahan pemilihan juga akan memperjelas konfigurasi politik, sehingga mempermudah rakyat menuntut pertanggungjawaban dan melihat kinerja parpol. Didik menambahkan dengan pemilihan presiden dan DPR yang dipisah dari pemilukada dan DPRD dalam sela waktu 2-3 tahun juga akan dapat meringankan manajemen dan biaya pemilu.

"Anggaran akan terkurangi signifikan karena penyelenggaraan pemilihan cukup dua kali saja," ujarnya sambil mengungkapkan setidaknya 60 persen anggaran digunakan untuk membiayai petugas pemilu.

Didik tak menampik jika pemisahan pemilihan terjadi, maka jadwal pemilihan harus diseragamkan dan hal itu bisa menyebabkan masa jabatan kepala daerah lebih singkat atau lebih lama. Namun dengan pemisahan pemilihan akan mendorong parpol dapat bekerja lebih baik, karena jika masyarakat kurang puas dengan kinerja pemilihan nasional, pemilih dapat 'menghukum' parpol lewat pemilihan lokal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika