REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali, menegaskan dirinya tidak mengarahkan kadernya untuk bersikap dengan melarang keberadaan Jamaah Ahmadiyah.
"Saya tidak mengarahkan bagaimana PPP bersikap terhadap Jamaah Ahmadiyah. Tapi, di bawah sudah punya sikap sendiri. Sikap mereka yang diekspresikan dengan merekomendasikan agar Ahmadiyah dilarang melalui musyawarah wilayah di tingkat provinsi," kata Suryadharma di sela-sela rapat pleno DPP PPP di Jakarta, Selasa (22/3).
Menurut dia, larangan terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah merupakan sikap daerah. Namun, sikap DPP PPP sendiri tidak jauh berbeda dengan sikap daerah.
Dalam rapat pleno yang melibatkan pengurus harian DPP PPP, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar dan departemen-departemen itu, PPP juga membicarakan soal lanjutan koalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat juga membahas soal percepatan pelaksanaan Muktamar PPP yang akan diselenggarakan pada Juni 2011.
"Pada awalnya, Muktamar PPP akan diselenggarakan pada Februari 2012. Namun, kami percepat menjadi Juni 2011," katanya seraya mengatakan dalam rapat ini juga akan mengkomunikasikan alasan PPP menolak hak angket pajak di DPR.
Mengenai koalisi sendiri, tambah dia, pihaknya akan meminta pandangan dari fungsionaris DPP PPP, senior, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar dan departemen-departemen. "Masalah koalisi ini akan kami bahas secara internal," demikian Suryadharma Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
