REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU - Tenaga ahli bidang hukum dan kelembagaan Dewan Kelautan Indonesia, Kuntoro mengatakan, penempatan transmigran bisa diarahkan ke sejumlah pulau-pulau di Indonesia yang belum berpenghuni. Saran itu disampaikannya usai memberikan materi di hadapan pejabat Pemprov Kalsel yang mengikuti "Coffe Morning" di aula Badan Ketahanan Pangan Kalsel di Banjarbaru, Rabu.
"Selama ini transmigran diarahkan ke daerah-daerah yang belum digarap penduduk setempat sehingga ke depan mereka bisa diarahkan mendiami pulau-pulau di Indonesia yang belum berpenghuni," ujarnya.
Di hadapan pejabat Pemprov Kalsel, Kuntoro memaparkan potensi kelautan dan daratan yang dimiliki Indonesia namun belum digarap secara maksimal termasuk masih banyaknya pulau yang tidak berpenghuni.
Disebutkan, wilayah yuridiksi laut Indonesia sangat luas mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan luas daratan mencapai 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah pulau sebanyak 17.480 buah.
Dari jumlah pulau belasan ribu buah itu, baru sebanyak 5,709 buah yang sudah diberi nama, sisanya masih belum bernama dan rata-rata masih belum berpenghuni.
"Ribuan pulau yang belum diberi nama dan tidak berpenghuni itu lah yang bisa dijadikan lokasi baru bagi transmigran sehingga seluruh kepulauan Indonesia tidak di klaim orang lain karena tidak berpenghuni," ujarnya.
Namun, kata dia, sebelum dijadikan lokasi transmigran, sarana prasarana dan infrastruktur di pulau-pulau tersebut harus dipenuhi sehingga transmigran yang mendiaminya tidak mengalami kesulitan menjalani kehidupan.
Ia berkeyakinan, jika sarana prasarana dipenuhi dan infrastruktur disiapkan maka pulau-pulau yang tadinya sepi bisa berkembang karena dihuni kelompok masyarakat yang mampu menggarap potensi di sekitarnya.
"Ibarat tempat yang tadinya sepi, jika seluruh sarana prasarana dan infrastruktur tersedia maka lambat laut akan semakin ramai dan kehidupan masyarakat sekitarnya semakin berkembang," ujar dia.
Di sisi lain, kehadiran kelompok masyarakat di pulau-pulau itu membantu upaya pemerintah menjaga kawasan kepulauan sehingga tidak diambil atau dikuasai pihak lain.
"Jadi, paling tidak dengan dihuninya pulau-pulau itu maka pihak lain yang ingin mengambil atau mengklaim mengalami kesulitan karena pulaunya dihuni orang yang ditempatkan pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika