REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPP Partai Demokrat meminta Duta Besar Indonesia di Australia untuk mendesak dua media cetak Australia segera menerbitkan hak jawab dan meluruskan berita yang salah dan tidak akurat.
"Kami menilai berita dari dua media cetak Australia tersebut tidak benar. Ini gosip murahan yang tidak didukung oleh fakta akurat," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati, di Jakarta, Jumat.
Andi menyatakan hal itu didampingi Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Muhammad Ikhsan Modjo dan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Ulil Abshar Abdalla, menyikapi pemberitaan dua media cetak Australia The Age dan The Sunday Moring Herald, edisi Jumat (11/3).
Menurut Andi Nurpati, pemberitaan dua media cetak Australia mengenai Presiden Yudhoyono adalah tidak benar dan dari sumber yang tidak jelas. "Kedua media tersebut juga mengutip dari sumber 'wikileaks' yang menyadap informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang mengirimkan informasi melalui kabel ke Washington," katanya.
Partai Demokrat juga meminta Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta melakukan klarifikasi atas informasi yang dikutip oleh kedua media cetak Australia tersebut. Menurut dia, Presiden Yudhoyono tidak pernah melakukan intervensi hukum," katanya.
Andi mencontohkan, bahkan ketika besannya, Aulia Pohan tersangkut kasus hukum, Presiden Yudhoyono tidak melakukan pembelaan.
Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokat Muhammad Ikhsan Modjo menambahkan, Partai Demokrat tidak akan melakukan langkah hukum formal dalam menyikapi pemberitaan kedua media cetak Australia tersebut. Namun, Partai Demokrat akan terus memantau perkembangannya dan mendesak kedua media cetak Australia itu meluruskan berita dan memuat hak jawab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
